Dumai- Selama kurun waktu 10 tahun, Dinas Perdagangan Kota Dumai dengan sengaja tutup mata terhadap Pedagang Kaki Lima ( PKL ) berjualan di badan Jalan Arifin Ahmad atau pasar Bundaran. Bahkan, kios pedagang semakin ke tengah jalan dan menghambat pengendara yang melintasi jalan tersebut.
Ke tidak pedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap arus lalu lintas yang terganggu di pasar bundaran, semakin menjadi tanda tanya, kemana aparatur pemerintah kota Dumai dari Lurah Jayamukti, Camat Dumai Timur, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja.Instansi tersebut seolah tidak bekerja apalagi Pegawai Dinas Perdagangan yang cukup banyak di kantor hanya isi absen masuk dan pulang dan tiap bulan dapat gaji.
Untuk mendukung Dumai sebagai sebuah Kota yang modern hal- hal yang kecil perlu di perhatikan dan di benahi. Terutama pengaturan ruas jalan jangan sampai mengganggu arus lalu lintas pengendara, seperti yang terlihat menuju Pasar Bundaran.Bahkan, info yang di peroleh, pedagang yang berjualan di badan jalan membayar sewa kepada pemilik rumah karena rumahnya tertutupi oleh kios pedagang.Badan jalan yang di pakai untuk berjualan kenapa pula ada oknum yang di untungkan mengambil sewa tanah di badan jalan.
Namun, jika memang Pemko Dumai sengaja membiarkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan harus bersikap adil dan merata.Jangan ada kesan tebamg pilih.Seperti di ketahui, beberapa lokasi pedagang kaki lima berjualan di badan jalan adalah Jalan Jenderal Sudirman depan Pasar Senggol, Jalan Hasanuddin / Ombak, Jalan H.M.Thamrin atau Jalan Dock.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Dumai Hermanto ketika di konfirmasi terkait Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan Arifin Ahmad atau pasar bundaran mengatakan, bukan kewenangan Dinas Perdagangan, ungkapnya. Hermanto berdalih itu tugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.Padahal pada Dinas Perdagangan terdapat kepala seksi keamanan dan ketertiban ( trantib).(rh)
